Menurut dia, peristiwa pembataian tersebut mencerminkan semakin sering terjadinya hukum rimba. Hal ini membuktikan, masyarakat tidak lagi mempercayai penegakkan hukum di Negeri ini. Oleh karena itu, pemimpin dan para penegak hukum mesti segera melakukan pembenahan secara serius agar hukum rimba ini tidak berlanjut yang pada gilirannya menimbulkan kekacauan sosial. “Kalau terbukti pembantian ini dilakukan oleh oknum TNI, maka kami mendesak agar Pangdam dicopot karena melakukan pembiaran dan tidak mampu menertibkan anak buahnya,” jelas dia.
Krsito juga mengutuk keras peristiwa yang tidak beradab ini serta meminta penegak hukum mengusut kasus sampai tuntas. Peristiwa pembataian tersebut mencermainkan pemimpin negara dan penegak hukum tidak mampu memberi jaminan keamanan dan keselamatan terhadap warganya. “Kita amat prihatin dengan peristiwa. Pelaku tindakan keji ini harus dihukum seberat-beratnya,” kata dia.
Sementara itu, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan yang terdiri dari Imparsial, Kontras, YLBHI, Elsam, ICW, LBH Jakarta dan sejumlah organisasi lainnya mengutuk keras aksi penyerangan dan eksekusi empat orang di lapas Sleman, Yogyakarta. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun dan merupakan tindakan yang mengancam kehidupan demokrasi dan penegakan hukum. “Amat berbahaya model eksekusi seperti itu jika di luar penegakan hukum. Di LP aja masih diuber apalagi di luar,” kata Direktur Program Imparsial Al A’raf di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (24/3).
