Pihaknya juga meminta agar Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, dan MRP ikut merespon dinamika sosial politik yang berkembang.
“Artinya Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP perlu ikut sama-sama mengawal ini. Agenda politik Pemekaran harus dilihat secara proporsional dalam kacamata niat baik sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan di tanah Papua,” pungkas Mathius yang adalah juga Bupati Jayapura tersebut.














