Meskipun demikian, Denny menggarisbawahi bahwa fleksibilitas kerja bukan merupakan hak pegawai melainkan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dan penerapannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel untuk mencapai kinerja organisasi.
“Fleksibilitas kerja ini ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan pada masing-masing Instansi Pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur Ramliyanto menyampaikan bahwa pada awal tahun 2025 pola kerja FWA banyak dibicarakan setelah muncul kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku dalam skala nasional.
Pola kerja FWA ini diyakini dapat dijadikan salah satu alternatif pola kerja yang dapat berdampak positif pada efisiensi anggaran. Dalam praktiknya beberapa instansi pemerintah sudah menerapkan kebijakan ini walaupun dilakukan secara selektif dengan berbagai kriteria dan pertimbangan.
“Jika kita flashback salah satu model pola kerja FWA yakni WFH atau bekerja dari rumah sudah pernah kita terapkan secara masif pada masa pandemi Covid-19 lalu. Artinya secara praktik terhadap penerapan pola kerja FWA ini bagi ASN bisa lebih cepat diadaptasi. Namun tentu saja fleksibilitas ini harus diiringi dengan kinerja ASN,” jelasnya.
