JAKARTA – Partai Golkar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan kajian terkait pembiayaan politik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marhammengatakan kajian tersebut merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang menyoroti mahalnya pembiayaan politik, seperti Pilpres, Pileg dan Pilkada.
“Kajian ini adalah merupakan tindak lanjut dari Inspirasi bahkan menjadi instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang disampaikan pada saat acara puncak Hari ulang tahun Partai Golkar pada tahun 2024 kemarin ya. Intinya Ketua Umum menyoroti tentang pembiayaan politik, utamanya masalah pemilih yang sangat mahal,” ujar Idrus Marhamseusai melakukan pertemuan dan diskusi antara Tim Kajian. politik Partai Golkar dengan tim pencegahan dan monitoring KPK terkait pembiayaan politik dan pemilu di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/5/2025).
Idrus mengaku, Partai Golkar bersama KPK akan merumuskan format terkait pembiayaan politik agar mendapatkan formula yang ideal sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila.
“Ya sesuai dengan inspirasi dari ideologi Pancasila dan ini gagasan Ketua Umum Partai Golkar disambut baik langsung oleh presiden pada waktu itu. Sehingga kita ini bentuklah tim dan kita akan melakukan kajian secara efektif ke depan,” tutur dia.
