KPK dan Partai Golkar, kata Idrus, sama-sama mencoba memahami realitas politik di lapangan.
Karena itu, kata dia, kajian itu akan menghasilkan formula yang efektif untuk biaya politik kedepannya.
“Agar biaya murah tetapi produktif melahirkan kepemimpinan yang betul-betul berkualitas yang bisa berbuat dan melakukan program-program untuk kepentingan rakyat ke depan itu yang kita lakukan,” jelas dia.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Tim Kajian Politik Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan pihaknya sudah melakukan diskusi awal dengan KPK terkait pembiayaan partai politik dan sistem pemilu.
Menurut Andi, Partai Golkar dan KPK memiliki semangat yang sama untuk menurunkan angka korupsi dan meningkatkan transparansi.
“Semangatnya sama, KPK ingin baik, kita juga ingin baik dan mencari format untuk merumuskan sistem politik dan bagaimana terjadinya akuntabilitas pembiayaan partai politik, khususnya terkait dengan persamaan pikiran antara KPK dengan kita supaya anggaran terhadap partai politik itu bisa disempurnakan, dimaksimalkan, sehingga partai terhindar dari sumber-sumber pembiayaan yang tidak dilegalkan oleh Undang-undang,” terang Andi.
Terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengungkapkan kajian bersama partai politik itu dilakukan oleh tim Direktorat Monitoring KPK.
