“Donor besar, proyek besar, kongkalikong besar, yang itu akan menjerat kita semuanya,” jelasnya.
Lalu, politik uang menyebabkan kebijakan diarahkan untuk menguntungkan kelompok bisnis tertentu, bukan kepentingan publik.
“Begitulah proyek fiktif terjadi. Struktur itu merusak prinsip representasi hingga bukan rakyat yang diperjuangkan, tapi kepentingan dana kekuasaan,” papar Ganjar.
Kemudian, Ganjar menyayangkan lemahnya penegakan hukum dan menurunnya efek jera. Ia berharap reformasi birokrasi dapat membawa angin segar, sekaligus mendorong penegakan hukum yang mampu menjangkau seluruh aktor, termasuk para pengendali di belakang layar.
Dia menegaskan, dampak korupsi jauh lebih luas daripada sekadar uang yang hilang dari anggaran. Korupsi, menurutnya, terwujud dalam kehidupan nyata rakyat yang sulit.
“Korupsi adalah saat jalan yang rusak tidak dibangun, bencana yang datang tidak segera direspon, layanan publik buruk, hak-hak politik dan sipil dikebiri, dan kepercayaan masyarakat langsung tumbang pada kita semuanya,” tuturnya.
Dalam konteks tema seminar, Ganjar menyiratkan bahwa korupsi dalam tata kelola sumber daya alam dan anggaran penanggulangan bencana akan memperparah dampak ekologis dan penderitaan korban.
