JAKARTA-Keberhasilan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam merebut kursi pimpinan DPR tidak hanya menunjukkan tirani mayoritas politik, tetapi sudah memperlihatkan proses politik tanpa etika dan antidemokrasi.
Ketua Badan Pekerja Setara Institute, Hendardi menilai Sidang Paripurna pemilihan pimpinan DPR jauh dari nilai etis hikmat dan kebijaksanaan. Ini sangat ironis karena posisi jabatan publik DPR hanya ditentukan oleh elit partai tanpa ruang interupsi, koreksi, dan uji integritas kandidat. “DPR yang punya hak memilih dikendalikan oleh oligarki partai untuk memilih calon ketua DPR meski cacat secara moral, karena berbagai dugaan keterlibatan korupsi.Dalam sistem oligarki dan demokrasi gaya KMP, seburuk apapun kandidat ketua pasti terpilih,” ujarnya.
Sebagai institusi publik, kata dia pemilihan pimpinan DPR semestinya memberi ruang bagi publik untuk menguji melalui kontestasi gagasan dan visi pemajuan lembaga perwakilan, meskipun publik tidak punya hak pilih. Situasi ini menggambarkan masa depan kinerja DPR yg mencemaskan bagi demokrasi, hak asasi manusia, juga bagi pemberantasan korupsi. Tdk ada harapan ketiga agenda bangsa itu mendapat tempat dalam oligarki. “Penting bagi publik untuk sejak dini mengefektifkan gerakan ekstraparlemen yg sistematis dan massif untuk mengawal agenda-agenda pemajuan bangsa,” pungkasnya.
