Pada kesempatan itu, Boni kembali menegaskan komitmennya untuk menonjolkan fungsi ILUNI UI sebagai advokasi kebijakan sehingga akan menjadikannya sebagai laboratorium gagasan.
“Jadi kita dirikan Tower Iluni, kita akan punya sentra-sentra untuk analisis kebijakan di sana, dan kita lakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah. Jadi kalau ada kebijakan yang salah, misalnya kementerian tertentu mengeluarkan kebijakan yang membebankan rakyat, kita diagnosa, ini kebijakan salah paradigma, maka kita perlu alternatif. Kita kasih alternatifnya, hasil kajian ILUNI UI,” tandas Boni.
Boni juga memastikan ILUNI UI akan mendukung dan mengkawal pernyataan spektakuler dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal dan korupsi di setiap instansi khusus BUMN.
Menurut dia, langkah Prabowo ini akan mencegah kebocoran anggaran negara dan meningkatkan pendapatan negara.
“Jika Pak Prabowo bicara soal pemberantasan tampang ilegal, bicara soal korupsi BUMN, bagi kami itu terobosan besar. Karena memang berkurangnya potensi pendapatan negara disebabkan oleh hilangnya potensi uang negara karena korupsi, aktivitas tampang ilegal dan sebagainya,” kata dia.
“Padahal kalau pajak tambang, tambang-tambang itu yang resmi, itu dioptimalkan, pendapatan negara meningkat pajak. Kurangi tampang ilegal, perkuat tampang yang resmi, maka pajaknya kita pungut, di situlah potensi pendapatan negara besar,” jelas Boni menambahkan.
