Gelar Rapat Kerja, IKBS Deklarasikan Provinsi Sumba

BOGOR-Ikatan Keluarga Besar Sumba (IKBS) Jabodetabek serius mewacanakan terwujudnya Provinsi Sumba di masa yang akan datang. Wacana ini dideklarasikan dalam forum Rapat Kerja (Raker) IKBS yang berlangsung di Ciloto-Bogor pada tanggal 17-18 November 2017 dengan mengusung slogan “Salam Satu Sumba Menuju Provinsi Sumba”. Forum Rapat Kerja tersebut menghasilkan berbagai resolusi penting bagi pengembangan dan kemajuan organisasi secara khusus dan pembangungan masyarakat Sumba secara Umum. Kegiatan yang bertemakan “Mewujudkan IKBS yang Bermanfaat Bagi Anggota dan Masyarakat” tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh Sumba di Jakarta seperti Mayjen (Purn) Jan Pieter Ate, Mikael Umbu Zasa, Gustaf Tamo Mbapa, Hermanus Ndona, Tobias Tamo Ama, Teny Hamadoku, Geraldus Maliti, Umbu Luki Kapita, Celestino Reda, Rambu Yayie beserta sejumlah pengurus dan anggota IKBS. Ketua Umum IKBS Mikael Umbu Zasa, yang dihubungi via telpon menyatakan bahwa Rapat Kerja IKBS yang diadakan tersebut memiliki tujuan strategis jangka pendek, menengah dan panjang. “Rapat kerja yang kami adakan itu bertujuan untuk mengkonsolidasikan semua kekuatan dan potensi Sumba di perantauan, untuk bersatu padu dalam program dan aksi konkret untuk berkontribusi positif bagi warga Sumba di perantauan,” jelasnya. Dia mengaku telah membuat sejumlah program kerja yang kiranya akan berdampak bagi masyarakat Sumba diperantauan maupun yang di Sumba. IKBS secara serius bersatu padu menyumbangkan pikiran, gagasan dan aksi untuk Sumba secara umum. “Kami siap bermitra dengan 4 Pemda kabupaten di Sumba. Salah satu visi jangka panjang IKBS adalah memperjuangkan terwujudnya Provinsi Sumba. Ini mimpi yang sangat realistis walaupun butuh waktu lama untuk diperjuangkan, tapi kalau bukan dari sekarang kami wacanakan, kapan lagi,” jelasnya. Dia menjelaskan, tujuan pembentukan Provinsi Sumba semata-mata demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumba. Saat ini memang belum memenuhi syarat, karena baru terdapat 4 kabupaten. “Pemekaran kabupaten Sumba Timur telah diusulkan dan IKBS siap memperjuangkan, sebagai salah satu langkah menuju provinsi Sumba nantinya,” tutur Mikael. Dihubungi terpisah Gustaf Tamo Mbapa, menyatakan visi mewujudkan Provinsi Sumba membutuhkan persiapan yang matang dan berkelanjutan. Selain dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dari sekarang, perjuangan lewat jalur politik mutlak adanya. “Saya kira, kalau kita bicara mimpi yang besar tentang Sumba, apalagi mewujudkan Provinsi Sumba, butuh usaha melalui Jalur Politik,” terangnya. Dulu jelasnya pemekaran Kabupaten Sumba Barat, melahirkan Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah tak terlepas dari adanya sejumlah tokoh Sumba. Salah satunya Prof. Manase Malo yang saat itu memegang posisi penting di DPR RI. Sementara sudah beberapa periode ini tidak ada orang Sumba yang menjadi legislator di Pusat. “Bagaimana mungkin provinsi Sumba terwujud tanpa adanya putra-putri terbaik Sumba yang secara langsung berjuang di jalur politik? Ini mustahil tanpa adanya kesatuan dan dukungan luas dari masyarakat Sumba,” demikian tegas Gustaf. Dalam Rapat Kerja tersebut para tokoh Sumba membicarakan sejumlah alasan dan potensi sebagai landasan penting Provinsi Sumba pada masa yang akan datang harus terbentuk. Pertama, alasan geografis, bahwa Pulau Sumba merupakan pulau tersendiri yang terpisah dari ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena itu aspek pelayanan publik, percepatan dan sinergitas pembangunan menjadi faktor utama. Kedua, alasan kultural, bahwa Pulau Sumba dan masyarakatnya memiliki kekayaan dan kekhasan budayanya sendiri, yang selama ini tidak diberdayakan secara sungguh-sungguh. Ketiga, potensi sumber daya alam (SDA), Pulau Sumba memiliki potensi pariwisata, pertanian, peternakan, dan Sumber energi terbarukan yang begitu besar yang bila dikelola akan memberikan dampak kesejahteraan yang besar bagi masyarakat Sumba. Sementara itu sekarang dan pada waktu yang datang akan banyak putra-putri Sumba sebagai ‘generasi emas’ dengan SDM yang berdaya saing siap membangun daerahnya sendiri. Keempat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja yang luas akan lebih mudah dicapai. Saat ini 4 kabupaten di Sumba masih termasuk kategori daerah tertinggal. Provinsi Sumba yang diperjuangkan sejak sekarang ini ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian daerah. Kelima, alasan sosial politik, adanya provinsi Sumba tidak hanya mengintegrasi sekat-sekat administratif yang menjadi kendala pembangunan, tetapi juga mempersatukan seluruh putra-putri Sumba untuk yang berbeda-beda untuk bersatu membangun Sumba yang maju dan sejahtera pada masa yang akan datang.