JAKARTA—Pengambilalihan pembangunan smelter maupun penguasaan saham PT Freeport Indonesia oleh konsorsium BUMN tambang diharapkan bisa menghindari sengketa tambang tersebut hingga ke arbitrase Internasional. Namun pemerintah tetap harus mempertimbangkan geopolitik yang ada, sehingga tidak merugi. “Kita lihat siapa dibelakang Freeport, pasti AS. Geopolitik ini penting, jangan sampai seperti kasus Timor Leste lepas,” kata Direktur eksekutif Reforminer Institute Khomaidi Notonegoro dalam diskusi bertema “Maju Terus Pantang Mundur, Implementasi UU Minerba untuk Kepentingan Bangsa dan Negara” di Jakarta Senin (13/3/2017). Peserta diskusi dihadiri pula oleh sejumlah orang Papua.
Masalahnya, kata Khomaidi, akar permasalahan ini bisa terkait dengan politik. Oleh karena itu, jangan sampai hal terburuk akan terjadi. Makanya kalkulasi harus matang. “Meski ini masalah bisnis to bisnis (B to B), tapi kita harus siap. Karena ada berpengaruh pada penerimaan negara, APBN, ketenagakerjaaan dan lain-lainnya. Intinya, pemerintah harus bisa mengatur strategi. Kalau memang AS turun tangan, bisa juga bawa China dan Rusia sebagai tandingan,” tambahnya.
Namun begitu, Khomaidi, setuju menggunakan konsorsium BUMN, tapi tetap harus waspada dan hati-hati. “Jangan tergesa-gesa ke arah itu. Karena saya khawatir nantinya ada korupsi,” ujarnya.
