Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP
Masyarakat Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan pertemuan makan siang antara Presiden Jokowi dan tiga bakal calon presiden di Istana Merdeka.
Pertemuan ini dihadiri oleh Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.
Tidak hanya itu, Jokowi juga mengundang 194 penjabat kepala daerah dan menekankan pentingnya netralitas dalam proses pemilihan presiden mendatang.
Pertemuan ini tentu saja menjadi sorotan. Bagi sebagian besar, ini adalah langkah baik yang menunjukkan bahwa Presiden ingin memastikan Pilpres yang damai dan adu gagasan, bukan adu fisik.
Mereka memuji pertemuan ini sebagai bentuk transparansi dan inklusivitas, di mana Jokowi, sebagai pemimpin bangsa, ingin mendengar pendapat dari calon pemimpin yang mungkin akan menggantikannya.
Namun, apakah pertemuan ini benar-benar mencerminkan netralitas presiden?
Apakah makan siang di Istana ini murni bertujuan untuk menyatukan visi dan misi demi kebaikan bangsa? Atau adakah maksud lain di baliknya?
Saat masyarakat mulai banyak memuji pertemuan ini, banyak yang berpendapat bahwa langkah tersebut dapat mengubah pandangan publik tentang isu dukungan presiden.
Bukankah semua pihak, termasuk ketiga tokoh yang diundang, menginginkan presiden untuk bersikap netral dalam pemilihan presiden mendatang?
Jokowi sendiri mengundang 194 orang penjabat kepala daerah dan menekankan pentingnya netralitas dalam pertemuan tersebut.
Dengan demikian, langkah ini dapat dilihat sebagai usaha Jokowi untuk menunjukkan sikap netralnya sebagai seorang negarawan.
