Persoalan lainnya adalah fasilitas perpustakaan tidak ada. Buku-buku pelajaran pun sulit diperoleh.
Di sisi lain, siswa-siswi yang memiliki hand phone (HP) sangat sedikit.
Apalagi yang punya komputer atau laptop hampir tidak ada.
Kemudian jaringan informasi dan telekomunikasi belum tuntas sampai ke desa-desa.
Hal ini membuat akses internet bagi siswa sulit dilakukan.
“Kesulitan-kesulitan ini yang membuat anak-anak NTT selalu tertinggal dengan yang ada di Jawa. Ini berdampak sulitnya masuk sekolah kedinasan. Maka perlu kebijakan khusus dari negara,” ujar mantan Ketua Komisi XI DPR ini.
Dia melihat tanpa adanya kebijakan afirmasi khusus, mustahil masyarakat NTT akan berperan banyak dalam pembangunan di negara ini.
Karena akses masuk sekolah-sekolah kedinasan tidak ada. Padahal banyak pemimpin di republik ini hadir dari sekolah-sekolah kedinasan.
“Ini penting bagi masyarkat NTT. Masyarakat terbelakang karena infrastruktur tidak mendukung. Perlu dibantu,” tegas Mekeng.
Hal yang sama disampaikan Gubernur NTT yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
Melki berkomitmen tidak hanya memperoleh kuota khusus, tetapi anak-anak NTT juga siap bersaing di tengah persaingan ketat sekolah kedinasan.
