JAKARTA – Global Strategi Riset Indonesia (GSRI) mendesak pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan moratorium pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
GSRI memandang moratorium ini penting untuk memastikan perencanaan, distribusi, dan pengelolaan anggaran MBG tidak berpotensi menyebabkan pemborosan besar-besaran terhadap keuangan negara.
“Kami merekomendasikan, moratorium pelaksanaan MBG untuk menyempurnakan konsep, skema pengelolaan, serta data penerima manfaat agar lebih transparan dan efektif,” ujar Direktur Eksekutif GSRI Sebastian Salang saat menyampaikan hasil riset dan kajian atas pelaksanaan MBG di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).
Sebastian mengatakan program MBG yang bertujuan untuk memberikan asupan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui, memang merupakan inisiatif yang terlihat positif.
Namun, kata dia, realisasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem, alokasi anggaran yang tidak realistis, serta skema distribusi yang berpotensi gagal menjangkau kelompok sasaran secara efektif.
“Salah satu permasalahan utama adalah duplikasi anggaran dengan program-program bantuan serupa yang sudah ada. Saat ini, terdapat anggaran program eksisting sebesar Rp67,147 triliun, sementara MBG memerlukan tambahan dana Rp171 triliun, sehingga total anggaran program ini membengkak menjadi Rp238,147 triliun. Anggaran sebesar ini tanpa perencanaan yang matang dapat mengganggu kestabilan fiskal negara,” kata dia.
