JAKARTA-Hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan untuk tidak lagi memakai kata kafir untuk menyebut warga non muslim
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli memberikan apresiasi terhadap hasil Munas NU terkait tidak ada istilah kafir untuk warga negara.
“Rekomendasi Munas Alim Ulama NU sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya rekomendasi tidak ada istilah kafir untuk warga negara, ini memperkuat Hak-hak persamaan antar warga negara yang sesuai dengan konstitusi kita: UUD 45 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ini prinsip persamaan dan kesetaraan warga negara sekaligus pengakuan, perlindungan, kepastian hukum, istilah ‘kafir’ dalam masalah politik dan sosial memang bermasalah dan diskriminatif,” kata Guntur Romli yang juga Caleg DPR RI dari PSI untuk Jatim III Situbondo Bondowoso Banyuwangi.
Menurutnya, rekomendasi juga sesuai dengan fakta sejarah pemerintahan Rasulullah Saw yang tidak menggunakan istilah ‘kafir’ dalam relasi sosial, politik dan ekonomi di zamannya.
Namun, isitilah yang dipakai adalah Ahlu Dzimmah dan Mu’ahadah yang merujuk pada komunitas non muslim yang terikat perjanjian dan perlindungan.
“Dan kini di negara-negara Arab muslim istilah kafir juga tidak dipakai karena sudah digantikan dengan istilah ‘muwathin’ yang artinya warga negara,” jelas Guntur Romli yang aktif sebagai pembela hak asasi manusia.
Selain rekomendasi soal tidak adanya istilah kafir dalam warga negara, menurut Guntur Romli, hasil Munas Alim Ulama NU juga penting terkait isu lingkungan.
“Rekomendasi Munas NU soal sampah plastik menunjukkan kepedulian NU terhadap isu lingkungan tidak hanya soal keagamaan saja, termasuk haramnya sistem Multi Level Marketing (MLM) karena mengandung unsur manipulasi, tipu daya, tidak transparan, rekomendasi alim ulama NU bisa menjadi pegangan dan kekuatan moral dalam masyarakat,” pungkas Guntur Romli.
