JAKARTA-Melonjaknya harga batu bara hingga US$100/metrik ton membuat biaya operasional PLN membengkak. Sehingga PLN kalang kabut, karena harus menanggung beban berat. Apalagi
mayoritas 60% pembangkit PLN menggunakan batu bara. “PLN bisa saja menaikkan TDL, melalui tarif adjusment, khususnya pelanggan non subsidi,” kata anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Namun, kata anggota Fraksi Partai Golkar, soal besaran kenaikan itu diserahkan kepada perusahaan plat merah tersebut. “Tentu kenaikan juga harus wajar dong, jangan sembarangan. Toh, PLN kan punya formula atau hitungan dalam menentukan besaran tarif. Masalahnya, kalau kenaikannya terlalu tinggi, bukan saja memberatkan, tapi juga menimbulkan inflasi. Nah, ini yang perlu dijaga,” tambahnya.
Yang penting, kata Eni mewanti-wanti bagi pelanggan subsidi (450 VA-900 VA), jangan sampai naik. Karena jumlah pelanggan ini masih mencapai puluhan juta. “Mereka ini masyarakat golongan menengah ke bawah. Jangan lagi dibebankan dengan macam-macam,” tuturnya.
Hanya saja, lanjut Eni, pihaknya memahami kendala yang dialami PLN. Karena Presiden Jokowi meminta agar dalam setahun ini PLN tidak menaikkan tarif. “Nah, pemerintah mau membuat skema DMO (domestik market obligation) terhadap batu bara, sekitar US$61/metrik ton. Saya tidak tahu, apakah pengusaha batu bara setuju dengan harga itu,” terangnya lagi.
