Pada tempat yang sama, Anggota Komite I DPD asal Provinsi Papua, Paulus Yohanes Sumino mengatakan regulasi pertambangan perlu dibedah kembali. Menurutnya pemerintah terikat dengan FreeportĀ melalui kontrak karya.
Menurutnya siapa saja berhak untuk mendesak Freeport angkat kaki dari tanah Papua. āTapi kalau nanti pemerintah dituntut dunia internasional, kalau kalah bisa bangkrut negara ini,ā pungkasnya. **can
Komentari tentang post ini