JAKARTA–Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Hasto Kristiyanto mengungkapkan film Dirty Vote sebenarnya banyak mengungkap dugaan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik praktis pada pemilu 2024.
Dia mengatakan demikian saat menjawab pertanyaan wartawan soal munculnya adegan dalam Dirty Vote kasus Pj Bupati Sorong untuk memenangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
“Temuan yang ada di dalam film Dirty Vote, ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak Pj yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga kasus kapolres diganti mendadak. Itu, kan, merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung,” kata Hasto ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).
Sekjen PDI Perjuangan mengatakan parpolnya selalu menekankan sisi netralitas bisa diterapkan para menteri dari partainya di kabinet selama pemilu 2024.
Misalnya, kata Hasto, kader PDI Perjuangan yang menjadi MenPAN RB diminta untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) netral selama pemilu.
Dia mengatakan perintah yang sama diberikan partai kepada kader PDI Perjuangan yang menjadi Mensos Tri Rismaharini atau Risma untuk menjaga penyalahgunaan bansos demi kepentingan politik praktis.
“Ketika Ibu Risma kokoh dalam menjaga data benar-benar untuk orang miskin, kemudian ada kepentingan politik lain, kemudian Bu Risma tidak dilibatkan, tetapi ini harus dikawal, karena pengalaman yang lalu kedudukan Mensos itu sangat penting, berada di tangan yang salah, itu penyalahgunaannya sangat luar biasa menjelang pemilu,” kata Hasto.
Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan urusan Pj Bupati Sorong sebenarnya harus dilihat secara utuh dengan terjadinya OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
