Selanjutnya, Hasto menyinggung praktik penegakan hukum era kekinian yang belum lebih baik dibandingkan sebelumnya, karena proses yuridis belakangan ini sering ditunggangi kepentingan pihak tertentu.
“Kini kita setelah merdeka, bagaimana hukum itu bekerja hanya karena persoalan-persoalan yang sering kali ditunggangi oleh berbagai aspek-aspek lainnya,” kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDI Perjuangan menjadikan Sekolah Partai sebagai tempat belajar menciptakan hukum secara berkeadilan dan tak berpihak ke satu golongan saja.
“Karena itulah, dengan sekolah hukum ini, kami akan belajar bagaimana keadilan yang sejati itu, harus dirancang, dari suasana kebatinan ketika republik ini dibangun oleh para Pendiri Bangsa, karena dengan supremasi hukum, dengan meritokrasi, kita mampu menjadi negara yang hebat,” ujar alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Hasto kemudian berbicara soal tulisan pemikir kebhinekaan Sukidi dalam sebuah media massa tentang negara memasuki era kegelapan ketika hukum dipakai untuk kekuasaan.
“Ketika suatu negara, hanya dikendalikan oleh hukum yang otoriter untuk kekuasaan sebagaimana tulisan, Dokter Sukidi di Kompas, maka di situlah, awal dan tanda-tanda kegelapan bagi negeri ini,” ujarnya.
