JAKARTA – Ketua Setara Institute Hendardi menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut B Panjaitan terkait rencana eksekusi mati terpidana kasus narkoba menggambarkan banyak fakta di pemerintahan Joko Widodo.
“Luhut menganggap proses eksekusi mati sebelumnya seperti sinetron akibat banyaknya pemberitaan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Luhut juga tidak nyaman dengan aspirasi dan aksi penolakan elemen masyarakat sipil,” ujar Hendardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/4).
Sebelumnya, Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah tak ingin pemberitaan pelaksanaan eksekusi mati di media massa ramai dan menghebohkan masyarakat.
Banyak orang bicara menjelang pelaksanaan eksekusi.
“Tak perlu ada sinetron seperti dulu lagi, tidak elok. Menurut saya, jangan dibikin ramai,” ujarnya.
Yang jelas, Luhut melanjutkan, informasi waktu pelaksanaan eksekusi tak disampaikan terburu-buru.
“Akan ada press conference, tapi paling tiga hari sebelum eksekusi,” tuturnya.
Selain membahayakan jelas Hendardi, pernyataan itu juga kontradiktif, karena sebenarnya yang gemar membuat sinetron adalah pemerintah.
Bahkan, Hendardi melihat, sebagian besar menteri Jokowi gemar dengan efek publisitas dan pencitraan yang over dosis meskipun tidak ada kerja nyata.
