JAKARTA-Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi mengeritik pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Papua yang bisa menimbulkan preseden normalisasi konflik berkepenjangan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Jumat (7/7/2023) mengajak berbagai pihak untuk melihat Papua tidak selalu dari sisi negatif melainkan dari sisi positif, serta menganggap persoalan di Papua merupakan hal yang dibesar-besarkan.
Hal ini kata Hendardi mengonfirmasi perspektif kepemimpinan dirinya yang tidak memahami konflik dan ketidakadilan di Papua yang sudah berkepanjangan.
Berbagai gejolak yang muncul di Papua dianggap bukan sebagai suatu masalah oleh seorang presiden.
“Dengan perspektif yang seperti ini, wajar jika hampir dua periode kepemimpinannya, persoalan penanganan Papua jalan di tempat,” sindirnya.
Menurutnya, respons Jokowi demikian bukan hanya kontradiktif dengan realitas yang memperlihatkan konflik di Papua, tetapi juga sekaligus bentuk normalisasi konflik berkepanjangan.
Dominasi pendekatan keamanan, yang bahkan menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat, anggota TNI dan Polri, berkembangnya spiral kekerasan, pelanggaran HAM, rasisme dan stigmatisasi, adalah fakta bahwa Papua tidak sedang baik-baik saja.
Pernyataan Presiden tersebut mempertegas kritik publik terhadap Jokowi dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak mampu (unable) dan/atau tidak mau (unwilling) menyelesaikan persoalan Papua secara holistik, termasuk dengan menyelenggarakan dialog Jakarta-Papua dan mengutamakan paradigma human security yang memusatkan perhatian utama pada perlindungan manusia.
Jika isu Papua adalah separatisme, sebagaimana digelorakan oleh pemerintah, maka semestinya Menteri Pertahanan RI mengambil peran terdepan.
“Jika isu pelanggaran HAM, maka penguatan peran Komnas HAM di Papua dan optimalisasi mekanisme HAM bagi Papua segera dijalankan,” tegasnya.
Sementara isu ketidakadilan pembangunan dijawab dengan akselerasi pembangunan yang berkualitas termasuk oleh aktor-aktor yang memahami Papua, tidak sebagaimana yang tergambar dalam Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin.
Persoalan Papua bukan melulu persoalan ketidakadilan ekonomi dan pembangunan, tetapi soal martabat orang Papua, soal ketidakdilan politik dan kemanusiaan. Papua semestinya dipandang sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian pemerintah secara serius, sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
