JAKARTA-Ketua Setara Institute, Hendardi menilai Presiden RI ke-2 Jenderal Besar Purnawirawan Muhammad Soeharto tak layak menyandang predikat mulia sebagai ‘pahlawan nasional. Karena itu, akan lebih produktif jika pemerintah memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu akibat kebijakan politik Soeharto ketimbang memberinya gelar pahlawan. “Saya kira, Soeharto belum layak menerima gelar pahlawan,” ujar Hendardi di Jakarta, Minggu (22/5).
Seperti diketahui, tugas maha berat menanti Ketua Umum Golkar terpilih Setya Novanto. Selain melakukan konsolidasi partai yang sempat jeblok akibat konflik internal, Setnov juga harus memperjuangkan salah satu rekomendasi penting Munaslub Golkar. Salah satu mandat Munaslub adalah memperjuangkan agar Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional.
Menurut Hendardi, sebagai partai bentukan Soeharto, Golkar tentu mempunyai tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan penghargaan bagi Soeharto. Apalagi kepemimpinan Golkar hingga saat ini belum pernah dipegang oleh tokoh yang benar-benar berjarak dengan penguasa Orde Baru. “Namun seberapa efektif jualan baru partai Golkar ini, waktu yang akan bicara,” tuturnya.
Hendardi menjelaskan, upaya pemberian gelar pahlawan mengandung makna etis bahwa seseorang memiliki peran signifikan, berintegritas, dan tidak cacat moral dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan bangsa. Sedangkan Soeharto, selain tersangkut banyak praktik korupsi di masa lalu juga diduga melakukan kejahatan politik dan pelanggaran HAM berat. “Dengan demikian, Soeharto tak layak menyandang predikat mulia pahlawan nasional,” tuturnya.
