JAKARTA – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti lencabutan izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat, yang sempat menuai kontroversi.
Ia mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang langsung mengambil tindakan untuk mencegah potensi kerusakan lingkungan di Raja Ampat.
“Saya mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto yang langsung mengambil tindakan terhadap potensi kerusakan lingkungan di Raja Ampat,” ujar Hensa kepada wartawan.
Hensa juga memberikan penghargaan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang akhirnya mencabut IUP pertambangan di Raja Ampat.
Langkah ini diambil setelah ramai diperbincangkan di media sosial dengan tagar #SaveRajaAmpat yang menjadi viral.
Namun, ia mempertanyakan mengapa tindakan pemerintah baru dilakukan setelah isu ini mencuat di publik.
“Mengapa rakyat lebih tahu duluan ketimbang pemerintah? Seharusnya pemerintah tidak menunggu momen viral dulu baru mulai bertindak,” tegas Hensa.
Menurutnya, kepekaan pemerintah terhadap isu-isu yang dibicarakan oleh masyarakat seharusnya lebih proaktif, tanpa harus menunggu tekanan dari masyarakat melalui media sosial.
Ia menilai, momen ketika Presiden Prabowo memanggil tiga menterinya—Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni—menunjukkan adanya kejanggalan dalam komunikasi internal pemerintah.
