Dari data tersebut kontribusi dana pemerintah sangat kecil, hanya 5,73% terhadap PDRB Jatim dan sisanya swasta sebesar 94,27%. Hal itu menunjukkan bahwa besaran PDRB di Jatim merupakan kinerja masyarakat dan kinerja para pengusaha. Sedangkan pemerintah hanya menjadi stimulus untuk fasilitasi dana masyarakat, dan ini merupakan pola kinerja yang cukup bagus. “Namun dari gambaran perekonomian Jatim, sektor pertanian baru diperkiran pulih pada triwulan satu tahun 2015. Dan masih tinggginya ketergantungan impor bahan baku dan mesin,” imbuhnya.
Menurutnya, beberapa asosiasi usaha bermigrasi dari memproduksi sejumlah produk bergeser menjadi pedagang barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri, di samping juga menghadirkan volume impor yang kian meningkat. Migrasi dari produsen menjadi pedagang ini diduga sangat tinggi. Terlihat dari indikator meningkatnya perab PHR dan pada saat yang sama sektor industri pertanian cenderung stagnan atau bahkan menurun. Indikator lainnya tampak dari terus meningkatnya belanja kendaraan bermotor, gadget, aneka elektronik dan barang-barang konsumsi lainnya. “Namun kita sendiri sulit menemukan produk dengan merek lokal,” tambahnya.
Lebih lanjut disampaikan, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah untuk memfilter masuknya barang impor. Karena dengan penduduk lebih dari 240 juta jiwa dan wilayah yang luas, jangan sampai rakyat Indonesia menjadi tamu di negeri sendiri. Selain itu juga diperlukan sertifikasi dan standarisasi produk, termasuk spesifikasi khusus bagi produk sesuai dengan karakter masyarakat indonesia. “Standarisasi yang dilakukan Jatim telah mendapatkan apresiasi pemerintah pusat berupa penghargaan standarisasi,” tuturnya.
