Ia berharap, HIPMI bekerjasama baik dengan pemerintah atau melalui bank yang dimiliki Pemprov Jatim yaitu Bank UMKM. Melalui Bank UMKM para pengusaha bisa mendapatkan pinjaman lunak dengan bunga hanya 6%, dan turn offernya mingguan. Jika ada kesulitan saat pengurusan kredit para pengusaha bisa meminta bantuan lembaga Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). “Kemudahan kerjasama ini dilakukan untuk mendukung para pengusaha muda yang menjadi ujung tombak dalam persaingan di era kawasan ekonomi asean,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Raja Sapta Oktohari mengatakan, kebijakan-kebijakan telah dibuat utamanya untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun 2015. Salah satunya adalah menciptakan pengusaha muda baru dengan target keseluruhan 3800 pengusaha, dengan penyebaran 100 pengusaha baru di tiap kab/kota di Jatim. Di samping itu juga program pelatihan wirausaha melalui perguruan tingggi (PT).
Ia mengungkapkan, banyak pengusaha baru yang hanya bertahan selama lima tahun, karena tidak mendapatkan support dan bantuan dari pemerintah. Tidaklah adil jika pemerintah kota/kabupaten memperlakukan biaya perizinan bagi pengusaha muda yang nota bene kebanyakan bergerak di sektor usaha mikro dan kecil dengan pengusaha besar.“Bagi pengusaha bermodal besar, biaya perizinan mungkin tidak jadi persoalan. Tapi bagi pengusaha mikro, perizinan masih jadi kendala. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan bertemu dengan pemerintah, kami tak bosan-bosannya agar pengusaha muda mendapat kemudahan dalam upaya mendukung investasi,”ujarnya
