JAKARTA-Ketua umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Muhammad Faqih mendorong agar Kementerian BUMN mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengadaan vaksin Covid-19.
Karena pembelian vaksin tersebut diperebutkan oleh 215 negara.
“Pembelian vaksin sebaiknya dilakukan di pre order (pesan dulu), jadi dibayar melalui uang muka. Sehingga KPK tahu bagaimana proses pembelian vaksin yang terbatas ini. Karena menyangkut nyawa manusia,” katanya dalam diskusi “Harapan dan Optimisme Vaksin Covid-19 Untuk keselamatan Rakyat” bersama anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi dan Wakil Ketua MPR Syarifudin Hasan di Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Berdasarkan informasi, sejumlah vaksin yang cukup efektif mulai bermunculan, seperti Sinovac (China), Merah Putih (Indonesia), Sputnik V (Rusia), Pfizer (AS), Moderna (AS) dan Oxford (Inggris).
“Saya melihat Vaksin Sinovac ini, cukup efektif dan bagus kualitasnya, apalagi sudah dilakukan uji klinis di banyak negara. Karena sudah dipesan, jangan dilepas. Artinya, meski ada vaksin yang lebih bagus, belum tentu Indonesia bisa memperolehnya,” ujarnya.
Terkait soal vaksin Pfizer dan Modern asal AS yang jauh lebih efektif, lebih lanjut Daeng mengatakan untuk mendapatkan vaksin yang baru tentu harus bersaing dengan negara-negara lain.
