“Akibatnya berkembang paradigma ‘menguasai NU’, bukan ‘membesarkan NU’,” ujar mantan Sekjen Partai Golkar itu.
Idrus menilai bahwa konflik yang sarat kepentingan pragmatis seperti yang terjadi saat ini sulit diselesaikan melalui kompromi biasa.
Ketika perbedaan sudah tidak lagi berada pada level nilai, ruang dialog mengecil dan yang muncul hanyalah tarik-menarik pengaruh.
Diketahui, ketegangan internal PBNU kian meningkat setelah beredarnya salinan risalah rapat Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 yang menyatakan pemberhentian Ketua Umum Tanfidziyah, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Dokumen itu ditandatangani Rais Aam PBNU beserta beberapa anggota Syuriyah.
Surat Edaran kemudian menyusul, menetapkan bahwa per 26 November 2025, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketum.
Situasi ini memecah respons di lingkungan NU.
Sebagian mengajak pada keteduhan dan islah, namun sebagian lainnya menilai penyelesaian secara informal tidak memadai.
Gus Yahya sendiri menyatakan bahwa persoalan ini harus dikembalikan pada mekanisme tertinggi organisasi, yakni Muktamar.
