JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai kritik masyarakat terhadap DPR RI merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar kritik itu tidak berubah menjadi kebencian yang justru berpotensi memperlebar jurang perpecahan bangsa.
Pernyataan Idrus disampaikan menyusul aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025).
Dalam aksi tersebut, sebagian massa menyuarakan desakan agar DPR dibubarkan.
“Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, kita lahir dari kebersamaan. DPR ada untuk masyarakat Indonesia. Kalau ada polemik, mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana,” kata Idrus dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (27/8/2025).
DPR Tak Bisa Dibubarkan Sembarangan
Idrus menegaskan, DPR merupakan lembaga konstitusional yang keberadaannya diatur langsung dalam UUD 1945.
Dengan demikian, seruan pembubaran DPR tidak dapat dilakukan.
“Karena itu, saya menilai seruan tersebut tidak realistis dan berpotensi menyesatkan sebagian masyarakat,” ujarnya.
Meski begitu, Idrus memahami alasan kemarahan publik.
Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp 50 juta per bulan.
