Arif mengurai lebih lanjut, sebelum melamar menjadi calon hakim konstitusi, Askari Razak yang berasal dari Sulawesi Selatan ini adalah salah satu pimpinan LPSK. Ia juga dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan dan merupakan lulusan terbaik UMI pada tahun 1990.
Azkari juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulut dari APHAMK (Assosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi), sekarang masih menjabat sebagai Wakil Sekjen ADHI (Assosiasi Doktor Hukum Indonesia). Masih menurut Arif, di IKAL PPSA XXI, pria berdomisili di Makasar ini menjabat sebagai Kadiv Hubungan Daerah.
“Dalam posisinya sebagai anggota IKAL PPSA XXI, Askari memiliki jaringan yang cukup kuat dalam melaksanakan pengabdiannya untuk negara dan bangsa. Anggota IKAL PPSA XXI berada di seluruh Indonesia dengan berbagai jabatan strategis. Sebagai contoh, Kasdam di beberapa Kodam Indonesia berasal dari angkatan kami, Pangdam Jaya, Pangdam Mulawarman, Kadiv Propam, Danjen Kopassus, Wagub Lemhannas, Ketua Umum Kadin Provinsi Babel, beberapa guru besar di berbagai perguruan tinggi, pejabat di KPK, beberapa Wakapolda, Gubernur AAU dan AAL dll. Dalam konteks inilah, karena kualifikasi, kompetensi dan jam terbangnya, Askari kita dukung menjadi salah satu hakim konstitusi,” ungkap mantan Ketua Senat PPSA XXI ini.
