JAKARTA-Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengkriitik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye serta berpihak pada pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tertentu.
Mantan Dubes RI untuk Republik Tunisia itu mengungkapkan bahwa sebagai pemimpin Jokowi telah ingkar janji, akibatnya pelaksanaan Pilpres 2024 menjadi tidak fair.
Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), memuluskan pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuning Raka menjadi Cawapres, Ikrar mengungkapkan, bahwa pernyataan Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024) pagi lagi-lagi dipertontonkan pemanfaatan sumber-sumber kekuasaan untuk memenangkan pasangan calon Prabowo-Gibran, pada Pilpres 2024.
“Sejak putusan MK, insting saya dalam gerakan demokratisasi Indonesia memuncak kembali, dan saya mulai berbicara keras, meskipun pada awalnya cukup berhati-hati. Tapi, menurut saya sekarang tidak perlu hati-hati lagi,” kata Ikrar pada Podcast Satu Visi Utama, yang disiarkan di kanal Youtube, Rabu (24/1/2024).
“Ini adalah pertarungan antara elite politik Koalisi Indonesia Maju melawan kami, para aktivis prodemokrasi yang bergabung dengan civil society (masyarakat madani), paling tidak harus menggagalkan bangunan dinasti politik ini, pada tingkatan presiden dan wakil presiden. Karena, sekali bangunan dinasti ini tercipta, konsekuensi politik demokrasinya berat banget,” sambung Ikrar.
Jokowi, lanjut Ikrar, telah mengingkari janjinya yang pada beberapa waktu lalu menyatakan, dirinya akan netral pada Pemilu 2024.
Ikrar menilai Pemilu saat ini tidak seimbang karena salah satu paslon menggunakan kekuasaan dan dua paslon lainnya, tidak.
Ia juga mempertanyakan, elektabilitas Paslon 2 yang tinggi di pelbagai survei disebabkan ketidaktahuan masyarakat atas bahaya politik dinasti.
