JAKARTA-Pengamat Politik Prof Ikrar Nusa Bhakti mengingatkan elemen civil society untuk mewaspadai permainan angka hasil pemilu 2024 nanti.
Pengalaman membuktikan, pada zaman orde baru (orba), permainan angka pemilu ini lumrah terjadi.
“Zaman orba hasil pemilu sudah ditentukan. Buat partai A, B, C itu dapat suara berapa. Semua sudah diatur,” kata Ikrar saat berbicara dalam Acara Diskusi Media bertema MK dan Netralitas Aparat Negara 2024 yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2023.
Ikrar menceritakan, dirinya adalah orang yang hidup di zaman orde lama (orla), orde baru (orba), orde reformasi.
Sehingga dia mengaku ingat betul praktek permainan angka ini karena mengalami pemilu zaman orba dan orde reformasi.
Ikrar mengungkapkan, dulu PDI pernah meraih suara tinggi mendekatin perolehan suara Golkar.
Lalu masuk Megawati ke dalam pengurusan PDI.
Akibatnya angka perolehan suara PDI diubah jadi lebih kecil.
“Permainan angka angka perolehan hasil pemilu itu sudah pernah terjadi di zaman Orba,” kata dia.
Namun, kata Ikrar, pada era reformasi hampir tidak terjadi lagi penipuan suara hasil pemilu.
Hal ini karena pelaksanaan pemilu dikawal ketat kelompok civil society yang menjaga agar pemilu benar-berlangsung jujur dan adil.
Menurut Ikrar, kondisi saat ini dengan teknologi yang lebih canggih maka sebetulnya mudah mengawal reformasi.
Meskipun saat ini, di KPU masih menggunakan metode penghitungan secara manual.
Hal inilah yang menyebabkan hasil pemilu cukup lama.
Tapi, kata Ikrar, dengan mengawal proses penghitungan pemilu sudah bisa menghitung langsung perolehan suara sejak di Tempat Pemungutan Suara (Suara).
“Kalaupun ada perbedaan mungkin itu terjadi karena soal penulisan. Misal angka 8 dengan 0, atau 1 atau 7,” ucap dia.
Ikrar mengingatkan, masyarakat harus aware apabila Presiden Jolowi bilang akan bersikap sama semua peserta pemilu.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
