JAKARTA-Kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng menuai pro dan kontra.
Meski tujuannya menjaga kestabilan minyak goreng dalam negeri, namun larangan itu berdampak negatif pada petani sawit.
“Hari ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok Rp1000, akibat kebijakan larangan ekspor,” kata Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/4/2022).
Pasalnya, kata Rudi, pabrik CPO tak mau menerima TBS dari petani terlalu banyak.
Karena kapasitas tanki penyimpanan pabrik (storage) terbatas, sebab pabrik juga memiliki simpanan TBS dari kebun.
Sementara petani sawit tak memiliki tanki penyimpanan. “Jadi posisi petani sawit ini serba salah, dijual harganya turun, tidak dijual barang jadi busuk,” ujarnya.
Politisi Nasdem ini menjelaskan daerah pemilihannya merupakan mayoritas petani yang menggantungkan hidupnya dari kebun sawit.
“Para petani sawit kecil ini rata-rata memiliki kebun 2 hektare hingga 10 hektare, sementara petani kelas menengah memiliki 500 hektare hingga 1000 hektare. Selebihnya dikuasai perusahaan besar yang memiliki pabrik pengolahan,” ungkapnya.
Legislator dari Dapil Sumut III ini mengaku mendapatkan aduan dari para petani sawit terkait nasibnya ke depan.
