BANYUWANGI – Pemerintah berencana mengimpor dosen asing dalam jumlah yang lebih besar guna meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).
Namun langkah itu hendaknya dilakukan dengan sikap hati-hati, sangat selektif dan bertahap.
“Sebab, kalau tidak, rencana ini hanya akan mengundang kegaduhan di kalangan perguruan tinggi lokal,” kata anggota komisi X DPR-RI, Anas Thahir, disela-sela pelaksanaan sosialsasi empat pilar kebangsaan di Banyuwangi, Kamis (26/4/2018)
Selain itu, kata anggota Fraksi PPP, wacana ini juga akan memicu pro dan kontra, sehingga publik akan kehilangan banyak energi untuk perdebatan yang tidak positif.
“Hal ini sebagai akibat polemik berkepanjangan, karena persiapan yang kurang matang,” paparnya kepada wartawan.
Anggota komisi X dari Dapil Jatim 3 itu menjelaskan, pemerintah Indonesia memang tidak mungkin lagi menutup diri dengan menolak total kehadiran dosen asing di Indonesia.
Sebab negara kita sudah terikat dengan kesepakatan WTO tentang kerjasama perdagangan internasional, termasuk di dalamnya bidang jasa dan pendidikan.
Namun demikian pemerintah tetap berkewajibaan untuk memberikan proteksi secukupnya bagi keberlangsungan pendidikan tinggi dalam negeri.
