Oleh karena itu, penanganan masalah ekonomi harus betul-betul memiliki program nyata. Misalnya soal harga sapi, tidak bisa Jokowi hanya menginstruksikan harga sapi harus Rp 60 ribu, tapi tidak melakukan langkah-langkah seperti menghilangkan praktik perdagangan tidak sehat. “Jadi harus memotong jalur distribusi, membantu peternak dan sebagainya,” imbuhnya.
Enny pun menyayangkan sikap pemerintah yang masih membuat pernyataan perekonomian Indonesia masih berkembang maju seperti soal bahwa Indonesia diantara negara G20 masih masuk dalam 3 besar pertumbuhannya. Padahal, hal itu tidak bisa dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia baik karena di ASEAN saja, pertumbuhan ekonomi kita hanya nomer 6 dibandingkan negara lain apalagi jika dibandingkan dengan Afrika Selatan yang dua digit. “Kalau membandingkan secara parsial dengan negara G20 yah jelas saja karena memang pertumbuhan ekonomi negara-negara G20 sedang melorot.Tapi diantara negara Asean rata-rata pertumbuhannya diatas 6 persen sementara kita hanya dikisaran 4,5%-5%. Ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan,” katanya.
Ia mencontoh agar pemerintah bisa memberikan informasi yang benar dan tidak sekedar lips service soal pertumbuhan ekonomi. Misalnya ada keluarga dengan 2 anak memiliki penghasilan Rp 10 juta dan keluarga lain punya penghasilan Rp 12 juta dengan 10 orang anak. Tidak bisa bahwa yang berpenghasilan Rp 12 juta dikatakan lebih baik ekonominya dibandingkan yang memiliki penghasilan Rp 10 juta karena faktor jumlah anak ikut mempengaruhi. “Makanya kita tidak bisa juga mengatakan ekonomi kita tumbuh 5 persen itu bagus karena 5 persen saja tidak cukup,” ucapnya.
