JAKARTA-Pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi tetap sulit mencapai 5% pada triwulan II/2015. Alasannya daya beli masyarakat masih rendah. Begitu juga dengan pertumbuhan industri. “Banyak perusahaan tidak bertambah produksinya, maka artinya akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ini juga berarti ekonomi stagnan,” kata Direktur eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati dalam diskusi “Pembahasan RUU Jaring Pangaman Sistem Keuangan” di Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Menurut Enny, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2015 menunjukkan inflasi bahan makanan dan transportasi cukup tinggi, yakni 2,02%. Hal itu menandakan pertumbuhan hanya mengandalkan dari konsumsi, bukan dari kegiatan ekspor. “Kalangan pengusaha sendiri malah sudah terganggu dengan kondisi ekonomi sekarang ini,” tambahnya.
Padahal sebenarnya, lanjut Enny, momen Idul Fitri bisa dijadikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun anehnya, situasi Lebaran itu justru tak dimanfaatkan pemerintah. “Kita tak bisa salahkan orang mudik dong, mestinya arus mudik bisa digunakan untuk menggerakan ekonomi daerah,” terang dia lagi.
Menyinggung soal kondisi rupiah yang ikut memberi efek negati terhadap pertumbuhan ekonomi, sambung Enny lagi, mestinya Bank Indonesia tidak perlu bersudah payah melakukan operasi pasar guna menekan dolar. Karena yang banyak membutuhkan dolar adalah BUMN. “Jadi BUMN-BUMN yang membutuhkan dana untuk melakukan impor disuplai saja dari BI. Langkah ini lebih konkret. Sayangnya selama ini tidak pernah dilakukan pemerintah,” imbuhnya. **cea















