Dari sisi pembiayaan, MenKopUKM mengatakan pemerintah juga telah menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM.
Ia juga menambahkan perlu ada skema baru dari pihak perbankan yakni dengan metode credit scoring untuk memudahkan pelaku usaha khususnya mikro untuk mengakses pembiayaan.
“Pada tahun 2023 pemerintah juga telah menyalurkan KUR sebesar Rp260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur. Kami juga berharap perbankan dapat mengubah aturan terkait agunan yang semula kolateral menjadi credit scoring,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengapresiasi program dan kinerja KemenKopUKM di tahun 2023, dan siap mendukung program strategis di tahun 2024.
“Kami akan mendukung dan bersinergi dengan KemenKopUKM dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah. Karena seperti kita ketahui UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” pungkas Elviana.
