Dalam sambutannya Sekjen Kementerian PUPR menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang telah membantu dalam penanganan bencana di Indonesia salah satunya dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah. “Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Jepang melalui JICA yang telah aktif membantu dalam penelitian fenomena likuifaksi di Indonesia dan penyusunan Master Plan Kota Palu Baru. Selain itu Pemerintah Jepang berkomitmen memberikan hibah pembangunan Jembatan Palu IV dan beberapa jembatan lainnya di Palu yang hancur akibat gempa dan tsunami,” kata Sekjen PUPR Anita Firmanti.
Dalam mitigasi bencana, Indonesia juga belajar dari Jepang mengenai pelaksanaan kebijakan keamanan bangunan gedung (building code) sehingga tahan gempa. Indonesia sendiri, dikatakan Anita, telah memiliki peraturan keamanan bangunan gedung merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Ia yakin jika peraturan tersebut betul-betul diterapkan, maka jumlah bangunan yang roboh akibat gempa akan terus berkurang. “Evaluasi dan penyempurnaan diperlukan. Seperti halnya di Jepang, evaluasi secara menyeluruh mulai tahap perencanaan apabila terjadi gempa besar,” ujar Anita.
Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan agenda tahunan sebagai tindak lanjut dari Memorandum Kerjasama (MoC) Indonesia-Jepang periode 2016-2019 yang ditandatangani oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri MLIT Keiichi Ishii pada 29 Desember 2016 lalu. Dalam pertemuan ini dibahas isu-isu terkait kerjasama infrastruktur Indonesia-Jepang yang dibagi menjadi lima kelompok kerja yakni kelompok kerja yakni Jalan, Sumber Daya Air, Sanitasi, Bangunan dan Permukiman dan Pembangunan Perkotaan.
