JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi penerapan industri 4.0 di sektor manufaktur agar bisa lebih produktif dan berdaya saing global.
Upaya percepatan transformasi digital ini membutuhkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik tingkat nasional maupun internasional.
“Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan guna memastikan bahwa Indonesia dapat bersaing secara global dalam era digital ini,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldidalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (26/1).
Kepala BSKJI menegaskan, pemerintah semakin menyadari pentingnya industri 4.0, termasuk bagi sektor manufaktur.
Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan berbagai inisiatif, salah satunya adalah “Making Indonesia 4.0,” yang bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi digital di sektor manufaktur.
“Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk kesiapan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia yang terampil, dan kesenjangan digital yang masih ada di beberapa daerah,” ujar Andi.
Guna menjawab tantangan tersebut, Kemenperin menjalin kerja sama bilateral dengan pemerintah Korea Selatan dalam hal ini diwakilkan oleh International Economic Affairs Bureau, Ministry of Economy and Finance (MOEF) terkait digitalisasi industri manufaktur di Indonesia.
Jalinan kerja sama bilateral ini dikukuhkan melalui penandatanganan Memorandum of Arrangement (MoA) pada tanggal 22 Januari 2025.
Penandatanganan MoA dilakukan oleh Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI), Priyadi Arie Nugroho bertindak sebagai perwakilan Kemenperin dengan Director of Trade Policy Coordination Division, perwakilan MOEF, Choi Dong Il.
Kepala POPTIKJI menyampaikan keyakinannya terhadap penerapan konsep Smart Factory yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar global.
“Dengan pengalaman Korea Selatan yang telah lebih dahulu berhasil mengembangkan ekosistem smart factory, kami optimistis bahwa kolaborasi ini akan menjadi inspirasi, panduan berharga dan langkah awal dalam melakukan lompatan besar bagi industri manufaktur Indonesia dalam bertransformasi,” paparnya.
Sementara itu, Choi Dong Il mendukung inisiatif kerja sama yang telah dipilih oleh Kemenperin untuk tahun 2025, yaitu pengembangan pedoman smart factory dalam menopang digitalisasi industri manufaktur di Indonesia.
Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor manufaktur Indonesia, sekaligus mendorong kolaborasi antara perusahaan Korea Selatan dan Indonesia dalam menciptakan peluang untuk bermitra di pasar global.
“Kami berharap lebih banyak proyek baik seperti ini akan ditemukan di masa depan, dan proyek-proyek kerja sama ekonomi yang terkait dengan perdagangan akan terus memberikan peluang untuk memberi napas baru dalam hubungan perdagangan antara Korea dan Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Akses Industri Internasional (AII) Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Dewi Muliana menyampaikan, kerja sama bilateral ini merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif Direktorat AII untuk melaksanakan tugasnya sebagai koordinator dalam peningkatan implementasi kerja sama teknik di bidang industri dengan sejumlah mitra strategis.
Adapun tujuan kerja sama antara lain untuk meningkatkan daya saing industri, ekspor, investasi di dalam negeri, dan keikutsertaan dalam rantai suplai global.
“Kerja sama dengan Korea Selatan yang dijajaki melalui penyampaian proposal The Digitalization of The Manufacturing Industry in Indonesia oleh POPTIKJI ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor industri manufaktur di Indonesia melalui penyusunan panduan untuk smart factory, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor industri manufaktur di Indonesia,” tutur Dewi.
