JAKARTA – Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto membenahi tata kelola sawit perlu dibarengi kepastian hukum dan konsistensi regulasi.
Aspek ini sangat penting dalam upaya meningkatkan hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Hal tersebut terangkum dalam diskusi Majalah Sawit Indonesia “100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Industri Sawit Dibawa Kemana?”pada Senin (10/2/2025) yang digelar secara hybrid.
Dalam acara tersebut hadir sejumlah pembicara seperti Guru Besar IPB University Prof. DR Budi Mulyanto, Pengamat Industri Hilir Sawit Sahat Sinaga, Pakar Hukum Sadino, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr. Gulat Manurung dan Peneliti INDEF Dr. Tauhid Ahmad
“Industri sawit membutuhkan kepastian hukum dan jaminan keamanan di kebun. Pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan sawit sebagai aset strategis negara sangat melegakan stakeholder sawit.
Pasalnya, pelaku sawit mendukung program mandatori biodiesel dan integrasi pangan di perkebunan sawit,” ujar Qayuum Amri, Ketua Pelaksana Diskusi 100 Hari saat memberikan pengantar, Senin (10 Februari 2025).
Budi Mulyanto mengatakan bahwa gagasan Prabowo mengenai swasembada energi dan perluasan area Perkebunan sawit perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Sebab bukan tanpa alasan, dia menjelaskan sawit merupakan mesin ekonomi dan juga penyerap karbon yang baik.
