Legislator dari Dapi Jabar II ini kembali menyarankan pemerintah mesti menyiapkan formulasi kebijakan yang taktis dan terukur terkait ruang fiskal.
Bahkan mendorong agar ruang fiskal didesign lebih fleksibel dengan memberikan porsi yang lebih besar untuk kegiatan ekonomi masyarakat.
Selain fleksibel, sambung Najib, kebijakan fiskal tentu saja harus didesign mengurangi belanja negara yang tidak bersinggungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, misalnya belanja pegawai.
“Kebijakan fiskal kita memang perlu lebih ketat lagi, utamakan pada kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, daya beli dan lainnya,” jelasnya.
Adapun terkait perlu tidaknya, pemerintah menerapkan kebijakan proteksionis terhadap komoditas pangan, Najib menganggap kebijakan tersebut mesti masuk ke dalam meja pertimbangan.
“Sementara ini kita belum memiliki kebijakan itu (proteksionisme), mengingat ekspor kita pun didominasi oleh sumber-sumber tambang bukan berupa pangan,” ungkapnya.
Disisi lain, Najib menyesalkan dengan sikap pemerintah dimana saat barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan, justru pemerintah hanya bisa menyatakan bahwa kenaikan terjadi imbas pengaruh situasi global.
