Selanjutnya dari sisi belanja negara, reformasi dilakukan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas dengan berorientasi hasil dapat diakomodir.
Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas baik di pusat maupun di daerah.
Dengan demikian, belanja APBN diarahkan untuk membantu masyarakat serta pembangunan infrastruktur, bukan untuk pembangunan kantor dan kendaraan dinas pemerintah.
Hal ini diharapkan mampu menjaga perekonomian kita tetap stabil dan mampu bertahan dari berbagai krisis yang hadir.
Selain belanja yang dilakukan Kementrian/Lembaga, belanja pemerintah daerah yang dananya berasal dari TKDD juga ditingkatkan kualitasnya.
DAU dan DBH digunakan untuk mendorong layanan publik.
Dana transfer khusus (termasuk DAK fisik dan nonfisik) dialokasikan untuk membantu pelayanan dasar di masyarakat.
Sedangkan dana desa digunakan untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi pada tingkat desa.
Terkait defisit yang masih di kisaran 4,5% hingga 4,8%, pembiayaan tahun 2022 akan terus dijaga secara pruden di dalam kondisi global yang terus dinamis.
Termasuk tren dari suku bunga Global serta ekonomi global.
“Kami akan terus menjaga, tentu dengan keseluruhan kementerian dan lembaga didalam juga menjaga masing-masing belanja APBN-nya. Pembiayaan negara ini termasuk untuk mendukung UMKM dan juga untuk mendorong reformasi di sektor keuangan,” tutup Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
