RUU perubahan atas No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, RUU perubahan atas UU No.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dan RUU tentang perubahan atas UU. No.20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan pajak (PNPB).
“Jadi, tidak hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas DPD RI dapat membantu DPR RI dan Pemerintah RI untuk mewujudkan pembentukan hokum yang mengarah pada terciptanya masyarakat yang sejahtera,” pungkas Afnan Hadikusumo.
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
