Kebijakan ini disusul upaya pengamanan perdagangan (safeguard) secara sporadis oleh negara Uni Eropa, Kanada, dan Turki. Selain itu, kebijakan antidumping dan antisubsidi dari beberapa negara lainnya terhadap produk besi dan baja Indonesia khususnya produk baja nirkarat (stainless steel).
“Sektor besi dan baja kerap menjadi sasaran penggunaan instrumen trade remedies negara mitra dagang Indonesia. Sektor ini dianggap tepat untuk menjadi target pelaksanaan bimbingan teknis,” disampaikan Pradnyawati.
Pada 2019, lanjut Pradnyawati, Indonesia dihadapkan dengan inisiasi penyelidikan antidumping produk wind toweroleh Amerika Serikat serta antidumping dan antisubsidi produk baja nirkarat oleh Uni Eropa dan India.
Selain itu, terdapat beberapa tindakan pengamanan perdagangan yang diberlakukan oleh Uni Eropa, Maroko, Mesir, Rusia, Kanada, dan negara teluk menambah daftar panjang hambatan ekspor yang dihadapi industri baja nasional.
Pradnyawati menambahkan, modernisasi legislasi trade remediesUni Eropa mengubah tata cara penyelidikan antidumping Uni Eropa dengan memasukkan konsep intervensi mendistorsi pasar.
Dari perspektif negara tertuduh, konsep ini dapat dianggap sebuah bentuk kolonialisasi karena menunjukkan sikap agresif dari sebuah negara maju. Prosedur penyelidikan trade remedieskhususnya antidumping melebar ke ranah kebijakan pemerintah.
“Pada prinsipnya, antidumping menyelidiki perilaku harga yang diterapkan oleh suatu perusahaan, namun kini bercampur dengan konsep intervensi mendistorsi pasar. Indonesia merupakan negara pertama yang dituduh dengan menggunakan konsep tersebut,”jelas Pradnyawati.
