Selain itu, implementasi tax holiday dan super deduction tax serta pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri juga menjadi kebijakan andalan.
“Pemerintah juga tengah menyiapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang bertujuan untuk semakin menyederhanakan proses perizinan,” terang Airlangga.
Dari sisi makro, ekonomi Indonesia sebenarnya masih tumbuh berkualitas di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pertumbuhan ekonomi ini juga diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan rasio gini.
“Dibandingkan dengan rekan-rekan kita di ASEAN, Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2019 ini,” ujar Menko Airlangga optimistis.
Sebagai informasi, stabilitas ekonomi berdampak positif terhadap daya tarik investasi.
Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), neraca modal dan finansial mencatat surplus 7,6 miliar dollar AS pada kuartal ketiga 2019, didukung oleh aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio.
Akibatnya, neraca pembayaran Indonesia mencatat defisit yang terkendali sebesar 46 juta dollar AS pada kuartal ketiga, jauh di bawah defisit pada kuartal kedua 2019 yang mencapai 2 miliar dollar AS.
Kinerja neraca pembayaran juga didukung oleh defisi transaksi berjalan yang dikelola pada 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun menunjukkan kinerja investasi terjaga. Angka realisasi investasi untuk Domestic Direct Investment (DDI) dan Foreign Direct Investment (FDI) untuk kuartal ketiga 2019 mencapai jumlah Rp205,7 Triliun, meningkat 18,5% bila dibandingkan periode yang sama tahun 2018.
Artinya, secara fundamental kondisi perekonomian kita cukup kuat dan stabil, tapi juga senantiasa berhati-hati terutama dalam menyikapi gejolak ekonomi global belakangan ini.
Turut hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan, President of Amcham Indonesia Scott Hanna, serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan kementerian/lembaga terkait.
