Insentif PPnBM DTP Terbukti Dongkrak Pertumbuhan Manufaktur

JAKARTA - Insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) kendaraan roda empat terbukti mampu memberikan stimulus bagi peningkatan industri-industri pendukungnya, terutama yang bergerak pada industri komponen otomotif. Melalui kebijakan tersebut, beberapa subsektor manufaktur mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional 2021 yang sebesar 3,69%. “Sepanjang 2021, tercatat industri pengolahan nonmigas tumbuh 3,67%. Beberapa subsektor tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya industri alat angkut sebesar 17,82%,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (10/2). Industri alat angkut mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan subsektor industri lainnya, seperti industri logam dasar (11,5%), industri mesin dan perlengkapan (11,43%), ataupun industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (9,61%). Saat pandemi Covid-19 masuk ke tanah air, industri alat angkut merupakan salah satu subsektor manufaktur yang mengalami pukulan paling keras di antara subsektor manufaktur lainnya. Kala itu, kontraksi pada pertumbuhan industri alat angkutan mencapai 34,29 persen pada kuartal II/2020. Salah satu penyebabnya adalah turunnya penjualan kendaraan. Di periode tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri otomotif hanya mampu menjual mobil sebanyak 24.042 unit, lebih rendah 89,44 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di samping itu, industri otomotif hanya mampu memproduksi 41.250 unit mobil atau lebih rendah 85,02 persen secara tahunan. Sepanjang 2020, pertumbuhan industri alat angkut minus 19,86%. Padahal, industri otomotif merupakan industri yang menghidupi 1,5 juta pekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut. Akibat anjloknya sektor ini, banyak pekerja yang perkonomiannya turut terdampak. “Karena pertimbangan tersebut, Kemenperin sejak awal pandemi mengusulkan pembebasan pajak kepemilikan mobil baru yang direalisasikan melalui insentif PPnBM DTP,” tutur Agus. Kebijakan tersebut kemudian direalisasikan pada 1 Maret 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 20 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Kebijakan tersebut kemudian diperpanjang hingga Desember 2021 karena terbukti meningkatkan penjualan mobil dan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia. Kemenperin mencatat penjualan mobil peserta insentif PPnBM DTP pada periode Maret hingga Desember 2021 sebanyak 519 ribu unit. Peningkatan penjualan mobil sebesar 113% dibandingkan tahun 2020. Insentif tersebut memberikan peningkatan permintaan input di sektor industri ( backward linkage ) sebesar Rp36 Triliun serta peningkatan output sektor otomotif ( forward linkage ) sebesar Rp43 Triliun. Saat ini terdapat 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung seb anyak 38 ribu orang . Total investasi yang telah tertanam di sektor otomotif mencapai Rp140 triliun. Menperin menambahkan, proses manufaktur peserta program PPnBM DTP melibatkan sebanyak 319 perusahaan industri komponen Tier 1. Tentunya hal ini mendorong peningkatan kinerja industri komponen Tier 2 dan 3 yang sebagian besar termasuk kategori Industri Kecil dan Menengah (IKM). Terlibatnya IKM dalam industri komponen otomotif, diharapkan pula turut memberikan rangsangan pada peningkatan aspek ketenagakerjaan sektor industri manufaktur. “Seiring dengan bangkitnya sektor industri pengolahan dari dampak pandemi, ada tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang di tahun 2021 sehingga jumlah total tenaga kerja di sektor ini kembali meningkat ke angka 18,64 juta orang. Diharapkan penyerapan tahun ini terus bertambah,” pungkasnya. Insentif Dilanjutkan Melihat manfaat yang besar dari kebijakan insentif diskon PPnBM DTP terhadap perekonomian di masa pandemi Covid-19, tahun ini pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program tersebut, sejak 2 Februari 2022. Menperin menyebut, perpanjangan insentif masih berada dalam koridor keberlanjutan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022. “Dilanjutkannya insentif PPnBM DTP tahun 2022 sekaligus akan mengurangi shock penjualan, serta dapat terus menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif nasional, sekaligus meningkatkan utilisasi dan kinerja sektor industri komponen otomotif termasuk, industri kecil menengah,” papar Menperin. Insentif diskon pajak PPnBM DTP dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022. Aturan itu berisi tentang desain insentif baru yang disesuaikan dengan kondisi pemulihan sektor otomotif ke depan. Pada aturan tesebut, insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor roda empat diberikan bagi kendaraan dengan kandungan komponen lokal minimal 80%. Ada dua segmen yang kendaran bermotor yang mendapatkan insentif tersebut. Segmen pertama, kendaraan bermotor dengan harga tertinggi Rp200 juta untuk kendaraan hemat energi dan harga terjangkau yang dikenal masyarakat sebagai Low-Cost Green Car (LCGC) . Periode insentif untuk LCGC diberikan baik pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga di 2022. Insentif diberikan dalam bentuk potongan PPnBM sebesar 100%, 66,66% dan 33,33% untuk masing-masing kuartal tersebut, sehingga PPnBM yang dibayar di kuartal pertama hanya sebesar 0%, kuartal kedua 1%, dan kuartal ketiga 2%. Segmen kedua adalah kendaraan dengan kapasitas mesin sampai dengan 1500cc dengan harga antara Rp200-250 juta. Segmen ini mendapatkan diskon PPnBM sebesar 50% pada kuartal pertama sehingga konsumen membayar tarif PPnBM hanya sebesar 7,5%.

IKM Sumbang 3,50% Terhadap Total PDB Nasional

Laba Anjlok 44%, Rudi Bangun Tuding Direksi SIG Tak Kerja Maksimal, Perlu Evaluasi

Pemerintah Pastikan Jaga Stabilitas Perunggasan

IPW Usul DPR Bentuk Pansus Pelanggaran HAM Wadas

Berita Terkait

PIDI 4.0 Berperan Wujudkan Smart Manufacturing

Optimalkan Peran PIDI 4.0 Guna Percepat Transformasi Digital Sektor Industri

IKM Sumbang 3,50% Terhadap Total PDB Nasional

Laba Anjlok 44%, Rudi Bangun Tuding Direksi SIG Tak Kerja Maksimal, Perlu Evaluasi

Teknologi AI Wujudkan “Smart Manufacturing”

Rokhmat Dorong Anak Usaha MIND ID Konsentrasi Produksi Batere

IPW Usul DPR Bentuk Pansus Pelanggaran HAM Wadas

Program Kartu Prakerja Penyokong Masyarakat di Masa Pandemi

Bank DBS Indonesia Perkuat Kerja Sama Korporasi Lintas Sektor

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Komisioner OJK Sebut “Bullion Bank” Dapat Integrasikan Ekosistem Emas

Megawati: MK Harus Jadi Penjaga Terakhir Demokrasi

BNBR Lapor, Eurofa dan SMIL Eksekusi Saham Private Placement di Harga Rp64/Unit

Barantin Perketat Pengawasan, Cegah Penyelundupan Barang Ilegal

AKR Corporindo Tambah Modal Anugerah Krida Retailindo Rp72 Miliar

Berita Populer

Daeng: APBN Tak Cukup Buat Subsidi dan Bayar Utang Yang Mencapai Rp 1.000 Triliun

Investasi Bodong TD Ameritrade Tipu Puluhan Investor di Belasan Provinsi, Kerugian Lebih Rp 16 Miliar

IHSG Diprediksi Terkoreksi, Mainkan Saham BBRI, BMRI, UNVR, KLBF, TOWR

HERO Ganti Nama Jadi DFI Retail Nusantara, Fokus di Bisnis Ini

FUTR Siap Investasi di Kalrez Petroleum

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist

Insentif PPnBM DTP Terbukti Dongkrak Pertumbuhan Manufaktur

BacaJuga :

Pemerintah Pastikan Jaga Stabilitas Perunggasan

IPW Usul DPR Bentuk Pansus Pelanggaran HAM Wadas

Berita Terkait

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Berita Populer

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist