BEKASI – Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin tergerus akibat maraknya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah anggota legislative baik pusat maupun daerah.
Bahkan menjelang pemilu legislatif (pileg) kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin berkurang yang pada akhirnya berdampak turunnya angka partisipasi pemilih (golput).
Untuk itu menjadi tanggungjawab parpol untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat agar mereka dapat kembali aktif menentukan pemimpin melalui proses pemilihan legislative.
”Kita sepakat korupsi adalah musuh bersama, dan mari kita bersama-sama membenahinya baik dari luar maupun dari dalam. Untuk itu diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk bersingeri dengan pemimpin mereka dengan cara memilih pemimpin yang dipercaya dan amanah,”ungkap Wasekjen PAN Intan Fitriana Fauzi di tengah mahasiswa fakultas hukum Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) dalam seminar “Peranan Parpol Menyongsong Pemilu 2014” di Bekasi Selasa (21/1).
Pendidikan politik bagi masyarakat, kata Intan harus dilakukan parpol melalui kader maupun caleg-calegnya.
Hal ini menjadi salah cara yang efektif menekan angka Golput yang kecendrungannya semakin meningkat setiap pemilu.
“Kalau rakyat tidak memberikan suaranya, malah membuka celah bagi pemimpin yang kurang kredibel dan tidak memiliki integritas akan duduk di kursi legislatif,” tuturnya.
PAN sendiri, jelas Intan melalui Caleg-calegnya, baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota terlibat aktif memberikan pendidikan politik dengan menyapa masyarakat agar tidak golput sehingga memberikan hak suaranya pada pemilu.
Salah satu upaya PAN untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada Pileg 2014 adalah dengan mengajukan Caleg dengan kompetensi dan kapasitas dibidangnya.
Selain itu, caleg yang dipilih PAN melalui proses seleksi yang ketat.
“Moralitas Calegpun kami kedepankan, karena persoalan trust (kepercayaan) dari masyarakat itu sangat mahal. Dan PAN tidak main-main dalam merekrut kader terbaiknya,” tuturnya.
Selama ini jelasnya, pendidikan politik bagi masyarakat sangat minim sekali. Akibatnya, masyarakat salah memilih wakilnya karena tidak memiliki preferensi soal rekam jejak seorang caleg.
