BOGOR-Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Intan Fitriana Fauzi SH, LLM mengatakan kebijakan pemerintah mengambil jalan pintas dengan melakukan impor beras ketika terjadi krisis pangan didalam negeri hanya solusi pendek namun merugikan petani.
Impor beras juga bertentangan dengan semangat swasembada pangan yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi. “Saya kira, salah satu poin dari nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Namun faktanya, upaya mewujudkan swasembada pangan itu belum terwujud,” ujar Intan disela-sela acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PAN Jawa Barat di Bogor Rabu (17/1/2018).
Intan berharap pemerintah konsisten menjalankan program swasembada pangan ini. Apalagi, program swasembada pangan adalah program pemerintah yang digadang sejak awal.
“Swasembada pangan ini kan berarti tiadanya ketergantungan dari sektor impor dan mampu mandiri dalam menentukan kebijakan di sektor pangan. Namun faktanya, sektor pangan masih dihiasi oleh impor baik kepada negara sekawasan ASEAN atau negera-negera lain,” terangnya.
Intan mengeluhkan kebijakan pemerintah yang tetap mengimpor beras saat petani memasuki musim panen. Hal ini menjadi pertanda, cita-cita menjadi negara swasembada pangan masih belum bisa dibumikan. Apalagi, dampak dari kebijakan pemerintah tersebut berujung pada kerugian rakyat. Impor akan merusak harga beras lokal serta harga gabah petani menurun. Karena itu, Intan berharap agar pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat. “Saya kira, kehadiran pemerintah dalam tata niaga beras harus berpihak kepada rakyat. Soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa! Demikian intisari pidato Presiden RI Pertama Soekarno yang tidak ingin menggantungkan perut rakyat Indonesia pada beras impor,” tegasnya.
