Lebih lanjut, Intan berpandangan, Indonesia produsen merupakan CPO terbesar dunia.
Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan produsen CPO memenuhi 20% untuk kebutuhan dalam negeri seharusnya bukan masalah.
Pasalnya, selama ini kapasitas produksi CPO Nasional sebesar 47 juta ton/tahun sedangkan kebutuhan CPO untuk minyak nabati hanya 8 juta ton/ tahun.
Pada Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan di DPR, Alumnus Nottingham University Inggris ini mengatakan “Kebijakan DPO (Domestic Price Obligation) baik, akan tetapi jangan karena harga di produsen CPO dipatok, kemudian dampaknya menekan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke petani dan merugikan perkebunan rakyat”.
Intan mengingatkan, untuk terealisasinya Permendag 6/2022 dengan baik maka diperlukan sinergitas dan langkah tepat yang terukur, antara lain: dari aspek pengadaan, distribusi, stok, serta pengawasan implementasi tata niaga minyak goreng.
“Semoga ketersediaan minyak goreng dapat terpenuhi dengan harga terjangkau, serta terdistribusi secara merata di seluruh daerah,” tutup Alumnus Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia ini.
Komentari tentang post ini