“Hal ini terjadi lantaran tidak punya konsep yang jelas dalam mendesain program kerja,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Intan lagi, negara telah menyiapkan anggaran untuk membiayai semua program tersebut.
Lagi-lagi, impelementasi dan eksekusi program tidak jelas.
Karena itu, sangat penting langkah yang cepat, tepat dan efisien.
Alasannya, karena pada 2020 ini dalam suasana krisis kesehatan dan perekonomian.
“Saya kira, perlu kebijakan extraordinary yang harus dilakukan Pemerintah. Kebijakan Extraordinary ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara,” imbuhnya.
Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia/IAKMI Dr. Hermawan Saputra mengatakan sejak virus Corona muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok dan kemudian menjadi global pandemic sejak 13 April 2020, maka semuanya panik di awal, tetapi malah abai belakangan ini.
“Nah ini menjadi sebuah paradoks, ketika kasus Covid baru ditemukan di Indonesia dengan hitungan jari, kita begitu paranoid, bahkan terjadi panic buying,” ujarnya.
Namun sekarang, kata Hermawan, pemerintah malah permisif dan seolah-olah sudah merdeka.
Padahal sekarang hampir mencapai 100.000 kasus positif Covid-19 saat ini dan terjadi ledakan potensial secara local transmission yang ada di tengah masyarakat.
