JAKARTA – Rekapitulasi suara Pilpres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat ditunggu kalangan pengusaha dan investor asing.
“Karena itu penting bagi mereka, siapa presiden yang bisa diajak bekerjasama untuk dunia usaha,” kata pengamat hukum tatanegara, Margarito Kamis dalam dialog kenegaraan ‘‘Menanti Presiden Pemenang Pilpres’ bersama Wakil Ketua MPR RI Melani Leimina Suharli dan sejarawan LIPI Asvi Warman Adam di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (21/7/2014).
Masalahnya, kata Margarito, bagi asing saat ini ada sekitar 200 kontrak karya yang akan habis masanya.
Sehingga para investor ini sangat berkepentingan terhadap rekapitulasi suara.
“Dengan presiden terpilih itu, apa bisa semua sektor usaha yang ada bisa dicurangi, karena kadar nasionalismenya tipis. Sebaliknya, kalau capres terpilih terlalu kuat nasionalismenya, maka akan menyulitkan penanaman modal asing,” katanya.
Namun demikian, lanjut Margarito, rekapitulasi bukan masalah biasa, tapi merupakan peristiwa tata negara luar biasa.
Maka, perhitungan suara di KPU itu harus berlangsung baik, dan aman. Sebab, kalau tidak, maka tak bisa bicara agenda-agenda negara berikutnya.
“Jadi, rekapitulasi suara Pilpres pada 22 Juli ini sebagai peristiwa tata negara luar biasa. Karena itu harus berlangsung dengan baik dan aman,” ujarnya
