IPW Puji Kapolri Bersih-bersih Tangan Kotor di Institusi Polri

JAKARTA-Indonesia Police Watch (IPW) memuji langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot 25 anggota Polri terkait kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Langkah ini merupakan bersih-bersih Pimpinan Polri terhadap "tangan-tangan kotor" yang mencoreng institusi Polri. "Saya apresiasi keberanian Kapolri menegakan wibawa institusi Polri," ujar Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/8). Hal ini, sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang memerintahkan agar kasus polisi tembak polisi yang menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat itu diproses hukum. Jokowi meminta jangan ditutup-tutupi dan terbuka. Sehingga, pemeriksaan personil Polri dengan pencopotan satu Irjen, dua Brigjen, lima Kombes, dua Kompol, Tujuh Perwira Pertama, serta lima Bintara dan Tamtama yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut sangatlah tepat. Hal ini bertujuan menjaga marwah lembaga Polri yang sedang terpuruk oleh hujatan masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, Kapolri Jenderal Sigit menegaskan kalau personil tersebut tidak profesional dalam penanganan TKP di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga Jakarta dan akan diperiksa secara etik. “Bila ada pelanggaran pidana maka diproses secara pidana,” tegasnya. Dengan kenyataan ini, IPW meminta Tim Khusus Internal bentukan Kapolri yang terdiri anggota Polri senior dan peraih Adhi Makayasa untuk menerapkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota polri tersebut. Sebab, mereka telah melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Hal ini sesuai dengan tekad Kapolri Listyo Sigit telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/9/V/2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tertanggal 18 Mei 2021. Kapolri selalu mengingatkan kepada bawahannya yang memimpin wilayah untuk tegas dan menegakkan hukum kepada anggota yang melanggar peraturan disiplin anggota Polri pada PP 2 Tahun 2003 dan peraturan etika Polri yang tertuang dalam Perkap 14 Tahun 2011. Bahkan pada rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 24 Januari 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan tidak segan-segan untuk memecat langsung anggotanya yang melakukan pelanggaran. "Untuk melakukan perbaikan kami berkomitmen untuk terus berbenah. Kami tegaskan sekali lagi bahwa Polri, kami tidak ragu memecat 30, 50, atau 500 anggota Polri yang merusak institusi," ungkapnya ketika itu. Komitmen ini harus terus dipegang Kapolri Listyo Sigit, saat menghadapi adanya ketidakprofesionalan yang dilakukan anggota Polri dalam penanganan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri disebutkan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Pada kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Ferdy Sambo tersebut telah menyeret banyak anggota yang terpaksa harus diperiksa secara etik karena melakukan obstruction of justice. Sehingga, terjadi ketidakprofesionalan, ketidakproporsionalan dan tidak prosedural yang dilakukan terperiksa. Padahal pasal 7 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menyatakan bahwa setiap Anggota Polri wajib: setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya, menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri, menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Bahkan dalam ayat 3 dikatakan, setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib: c. menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ke-25 anggota Polri dalam melakukan penanganan atas kematian Brigadir Josua sangat bertentangan dengan pasal 13 dan 14 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Isi pasal 13 ayat 1 berbunyi setiap Anggota Polri dilarang: b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga, e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Sementara pada pasal 14 ditegaskan bahwa setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum, d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan, f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain.

IPW Puji Kapolri Bersih-bersih Tangan Kotor di Institusi Polri

Legislator Golkar Singgung Hasil Riset BRIN Hanya Jadi Koleksi Perpustakaan

Said Abdullah: Agenda Menguatkan KPK Kedepan Lebih Berat, Tapi Harus Dilakukan

Pemerintah Optimistis Ekonomi Kuartal II Tumbuh di Atas 5%

Pengamat: Kebersamaan KIB Diharap Berwujud Nyata Dalam Politik Kebangsaan

Berita Terkait

Anan Wijaya Dorong Presiden Prabowo Libatkan KPK Cegah Kebocoran Program Makan Bergizi

Ririn Perkenalkan Program Satu Keluarga Satu Sarjana

Legislator Golkar Singgung Hasil Riset BRIN Hanya Jadi Koleksi Perpustakaan

Said Abdullah: Agenda Menguatkan KPK Kedepan Lebih Berat, Tapi Harus Dilakukan

Ada Pasal Tambahan, Paripurna Setujui RUU PDKJ Jadi Usul Inisiatif DPR

Pemerintah Minta Perusahaan Platform Digital Realisasi Kesepakatan Kerja dengan Media

Pengamat: Kebersamaan KIB Diharap Berwujud Nyata Dalam Politik Kebangsaan

TPDI: Aparat Polri di Labuan Bajo Bukan Robot Yang Seenaknya Digerakan Tuannya, Tetapi Abdi Negara

Jumlah Perusahaan Tercatat di BEI Capai 800 Emiten

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Laba Bersih ITMG Anjlok 32,73% Jadi USD273 Juta

IHSG Sesi I ke Level 7.328,560, Naik 6,574 Poin

Akhir November 2024, TBIG Rilis Obligasi Rp2 Triliun untuk Bayar Utang

Habco Trans Maritima Siap Gelar Right Issue 1,8 Miliar Saham

Siap Ekspansi Usai Melantai di BEI, Harga Saham NAIK Menguat 34,58%

Berita Populer

Andika Perkasa Makin Perkasa

PT BIR Gelontorkan Dana Investasi Rp 50 Miliar Bangun Rumah Subsidi di Labuan Bajo

Ingatkan Telkom, Legislator Golkar Minta Hati-Hati Jalankan Bisnis FMC

Kadis Damkar Kota Depok: Penanganan Kebakaran Sesuai SOP

Bandara Komodo Masih Ditutup, Akibat Erupsi Lewotobi Laki Laki

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist

IPW Puji Kapolri Bersih-bersih Tangan Kotor di Institusi Polri

BacaJuga :

Pemerintah Optimistis Ekonomi Kuartal II Tumbuh di Atas 5%

Pengamat: Kebersamaan KIB Diharap Berwujud Nyata Dalam Politik Kebangsaan

Berita Terkait

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Berita Populer

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist